Asap Bencana dan Saham Gelap: Ketika Dana Darurat BNPB Dikeruk di Tengah Derita Karhutla

Asap Bencana dan Saham Gelap: Ketika Dana Darurat BNPB Dikeruk di Tengah Derita Karhutla

Oleh: Amar MZ  -Penyuluh Antikorupsi

Langit di berbagai wilayah Indonesia berubah menjadi jingga pekat, berubah menjadi gumpalan asap beracun yang menyesakkan dada jutaan penduduk. Di tengah ribuan hektare lahan yang terbakar, anak-anak batuk darah, para ibu berdesakan di puskesmas memburu tabung oksigen, dan relawan berjuang memadamkan api dengan peralatan seadanya. Di saat rakyat sedang bergelut dengan maut dan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meracuni setiap jengkal udara, sebuah pengkhianatan busuk terjadi di balik meja kekuasaan. Dana Siap Pakai (DSP) BNPB—anggaran darurat yang seharusnya menjadi napas terakhir penanggulangan bencana—justru dikeruk dan dialirkan untuk memborong jutaan lembar saham oleh adik kandung dari kepala lembaga penanggulangan bencana itu sendiri.

Kasus ini bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa. Ini adalah kejahatan kemanusiaan berdarah dingin yang mempertontonkan betapa hilangnya nurani ketika kekuasaan dan kekerabatan bertemu dalam satu meja kolusi.

Pengkhianatan di Tengah Asap Pekat

Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diciptakan dengan aturan khusus agar bisa cair secara cepat tanpa prosedur birokrasi yang panjang, semata-mata demi merespons situasi darurat seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, atau karhutla yang mengancam nyawa manusia.

Namun, apa yang terjadi ketika dana darurat kemanusiaan ini dijarah? Alih-alih dibelikan masker respirator untuk warga yang paru-parunya terendam asap beracun, atau disalurkan untuk bahan bakar helikopter pemadam api, atau untuk rekayasa cuaca, uang negara tersebut berpindah tangan melalui rekayasa administratif. Melalui praktik nepotisme yang vulgar, adik kandung sang kepala lembaga berhasil mengakses dana darurat tersebut untuk disuntikkan ke pasar modal, memborong jutaan lembar saham demi mengejar keuntungan pribadi dan dividen mewah.

Sementara para petani dan warga di daerah terdampak karhutla batuk-batuk menghirup karbon monoksida, sang pelaku duduk nyaman di ruang pendingin memantau pergerakan portofolio saham yang dibeli dari uang keringat dan air mata rakyat korban bencana.

Akar Utama Penyebab: Mengapa Ini Bisa Terjadi?

Jika ditelaah secara mendalam, ada beberapa akar penyebab utama yang membuat skandal busuk semacam ini terus berulang di negeri ini:

Politik Kekerabatan dan Nepotisme yang Merajalela: Jabatan strategis sering kali menjadi tempat beranak-pinaknya dinasti keluarga. Ketika kontrol institusi melemah akibat kedekatan darah, garis batas antara kepentingan negara dan dompet pribadi melebur tanpa sisa.

Celah Keleluasaan Anggaran Darurat (Discretionary Power): Status "darurat bencana" yang menuntut kecepatan sering kali disalahgunakan sebagai zona abu-abu untuk melangkahi pengawasan ketat, menciptakan celah bagi para pemburu rente untuk merampok uang negara secara senyap.

Runtuhnya Etika Birokrasi: Hilangnya rasa malu dan matinya nurani membuat para pemegang kekuasaan merasa bahwa fasilitas negara adalah hak istimewa keluarga, bukan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Menghidupkan Kembali Nilai Integritas yang Terinjak-injak

Tragedi ini membuktikan betapa bangsa kita tengah mengalami krisis nilai yang akut. Sembilan nilai integritas antikorupsi yang dikenal dengan akronim "JUMAT BERSEPEDA KK"—yakni Jujur, Mandiri, Tanggung jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja keras—telah diinjak-injak secara brutal oleh para pelaku korupsi:

Ketiadaan rasa Jujur dan Tanggung jawab membuat mereka tega merampok dana darurat untuk masyarakat terdampak bencana yang sedang berjuang menyelamatkan nyawa.

Sikap tidak Peduli dan jauh dari nilai Sederhana terpancar jelas dari gaya hidup serakah yang lebih memilih menimbun saham mewah di tengah penderitaan rakyat yang keracunan asap.

Tidak ada keadilan (Adil) ketika uang negara yang dihimpun dari pajak rakyat kecil justru dinikmati oleh segelintir lingkaran keluarga penguasa, sementara korban bencana gigit jari di bawah kepulan asap.

Hukuman Setimpal untuk Menciptakan Efek Jera

Kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dilakukan di tengah bencana kemanusiaan tidak boleh diampuni dengan hukuman setengah-setengah. Agar ada efek jera yang nyata bagi siapa pun yang berniat mencuri di tengah penderitaan rakyat, penegakan hukum harus menerapkan langkah-langkah ekstrem:

Perampasan Seluruh Aset (Asset Forfeiture) Tanpa Sisa: Seluruh saham yang dibeli dari dana haram tersebut, beserta seluruh aset kekayaan keluarga yang menikmati aliran dana tersebut, harus disita negara untuk dikembalikan sepenuhnya bagi pemulihan kesehatan korban karhutla dan rehabilitasi lingkungan yang rusak.

Hukuman Penjara Maksimal dengan Pemberatan Pidana: Karena kejahatan ini dilakukan di tengah situasi darurat bencana yang mengancam nyawa penduduk luas, ancaman hukuman penjara harus dimaksimalkan, bahkan seumur hidup, tanpa memberikan remisi khusus koruptor.

Pencabutan Hak Politik dan Sosial Secara Permanen: Pelaku dan pihak yang terafiliasi harus dicabut haknya untuk menduduki jabatan publik, berbisnis dengan negara, atau menikmati fasilitas sosial apa pun selamanya sebagai bentuk sanksi sosial yang tegas.

Korupsi DSP BNPB di tengah bencana karhutla adalah cerminan paling telanjang dari runtuhnya moralitas kekuasaan. Negara besar ini tidak akan pernah mampu menjadi bangsa yang maju dan bermartabat selama masih ada tangan-tangan serakah yang tega mencekik leher rakyat yang sedang sekarat karena asap bencana. Menegakkan integritas bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak agar Indonesia selamat dari kebusukan dari dalam.

Pangkalpinang

19 Oktober 2026